Pendahuluan

Awal Januari 2026, dunia diguncang operasi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro (bersama istrinya) dan pemindahan ke AS untuk menghadapi dakwaan "narco-terrorism" serta konspirasi impor kokain dan senjata. Peristiwa ini diperdebatkan keras: sebagian melihatnya sebagai "penegakan hukum" terhadap kejahatan transnasional, sebagian lain menyebutnya intervensi yang sarat kepentingan, termasuk minyak Venezuela.

Masalah

Kasus Venezuela membuka preseden berbahaya: narasi "negara melindungi narkoba/terorisme" dapat dipakai untuk membenarkan tindakan ekstrem lintas batas, sekalipun legalitasnya dipersoalkan. Reuters sendiri mengulas pertanyaan kuncinya: apakah penangkapan kepala negara berdaulat dengan operasi militer itu legal? Bagi Indonesia, risikonya bukan meniru Venezuela secara situasi, melainkan jangan sampai negara dianggap longgar pada ekstremisme kekerasan dan jaringan narkoba, lalu elite negara "dikriminalisasi" secara politik-hukum.

Analisa: Mengapa AS Berani Menyerang dan Menangkap Presiden Venezuela?

Ada beberapa pendorong yang saling mengunci:

1. Basis dakwaan hukum dan framing "narco-terrorism"

Reuters menjelaskan dakwaan yang kini dihadapi Maduro: konspirasi penyelundupan kokain puluhan tahun, "narco-terrorism", dan senjata. Ini memberi AS narasi "target kriminal", bukan semata target politik.

2. Klaim Maduro "ilegitim" dan tekanan geopolitik

Sejumlah laporan menggambarkan Maduro sebagai pemimpin yang luas dikecam/ditolak legitimasi politiknya, sehingga ruang justifikasi politik di dalam negeri AS menjadi lebih mudah.

3. Kepentingan energi dan kontrol atas minyak

AP melaporkan pernyataan pejabat AS bahwa AS akan "memanfaatkan" kontrol atas cadangan minyak Venezuela untuk mendorong perubahan kebijakan pasca-operasi—ini menguatkan dugaan motif energi.

4. Politik domestik era Trump dan perdebatan legalitas

PBS mencatat kritik keras di AS bahwa operasi ini tidak berizin/berisiko, sementara pihak Trump membingkainya sebagai tindakan tegas terhadap narkoba dan rezim otoriter.

Pembahasan: Pelajaran bagi Indonesia + Kaitannya dengan KUHP & KUHAP Baru

Pelajaran utama: Indonesia jangan sampai dicap negara narkoba–teroris, karena cap itu dapat dipakai pihak luar sebagai alasan tekanan maksimum (sanksi, isolasi, kriminalisasi elite, hingga operasi sepihak). Maka, kebijakan terhadap kelompok berpaham keras harus tegas pada batasnya: keyakinan boleh, kekerasan dan dukungan pada teror tidak boleh.

Secara hukum, Indonesia sedang memasuki rezim baru: KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) mulai berlaku 2 Januari 2026 dan mengodifikasi sejumlah tindak pidana khusus, termasuk terorisme. Di sisi acara, KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) ditetapkan 17 Desember 2025 dan juga berlaku 2 Januari 2026. Pentingnya: KUHAP baru menegaskan restorative justice tidak berlaku untuk tindak pidana berat seperti terorisme—jadi ruang "damai" untuk teror dipersempit.

Namun, terorisme di Indonesia juga tetap ditopang UU No. 5 Tahun 2018 (lex specialis) yang mengatur unsur, perluasan, dan rezim penindakan (mis. pasal-pasal terkait tindak teror dan dukungannya). Artinya, negara punya instrumen cukup—yang krusial adalah konsistensi penegakan dan pembersihan infiltrasi (pendanaan, jaringan, oknum).

Rekomendasi

1. Pertama, tegakkan "zero tolerance" untuk jaringan narkoba dan teror berbasis kekerasan, tanpa kompromi politik.
2. Kedua, implementasikan KUHP–KUHAP baru secara akuntabel: tindakan paksa diawasi, tetapi perkara teror tidak boleh "diredam" lewat jalur damai.
3. Ketiga, perkuat intelijen keuangan (TPPU/pendanaan teror) dan kerja sama ekstradisi/MLA agar tidak muncul alasan "penanganan sepihak" oleh negara lain.
4. Keempat, bangun narasi resmi: Indonesia tegas melawan teror dan narkoba, sekaligus menjunjung due process.

Kesimpulan

Serangan AS ke Venezuela menunjukkan bagaimana tuduhan narkoba–teror dapat menjadi "bahan bakar" tindakan ekstrem—ditambah kalkulasi geopolitik dan energi. Bagi Indonesia, pelajarannya tegas: jangan sampai negara dipersepsikan melindungi jaringan narkoba dan terorisme, karena itu bukan hanya mengancam rakyat, tetapi juga membuka pintu tekanan internasional yang dapat menyasar hingga puncak kekuasaan.

Dengan KUHP dan KUHAP baru yang sudah berlaku, tugasnya sekarang: menegakkan hukum secara konsisten, transparan, dan tidak memberi ruang impunitas untuk kejahatan teror.