Pendahuluan

Kegagalan sebuah bank umum hampir selalu dipersempit menjadi kesalahan direksi atau fraud individu. Narasi ini berulang dan menyesatkan. Dalam tata kelola perbankan modern, direksi tidak berdiri sendiri. Di atas mereka terdapat Dewan Komisaris, dengan perangkat utama berupa komite audit dan komite hukum. Ketika sebuah bank umum kolaps atau harus diselamatkan negara, kegagalan tersebut tidak mungkin terjadi tanpa lemahnya fungsi pengawasan di level komisaris.

Kasus Bank Century menjadi contoh paling nyata. Bank ini tidak runtuh dalam satu malam. Persoalan likuiditas, kualitas aset, dan transaksi berisiko berkembang dalam periode panjang. Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: di mana peran komisaris dan komite-komite di bawahnya ketika risiko itu terakumulasi?

Pengawasan yang Kehilangan Substansi

Secara normatif, komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dan memastikan penerapan tata kelola yang baik. Namun dalam praktik, fungsi ini kerap menyusut menjadi aktivitas administratif: rapat berkala, paparan manajemen, dan persetujuan laporan. Pada kasus Bank Century, indikator awal kerentanan keuangan tidak direspons dengan tindakan pengawasan yang tegas. Ini menunjukkan bahwa komisaris hadir secara struktural, tetapi absen secara substantif.

Lebih jauh, komite audit—yang seharusnya menjadi pusat pengawasan teknis—tidak menjalankan fungsi critical inquiry. Laporan keuangan dan hasil audit internal tidak memicu koreksi berarti, meskipun belakangan terbukti terdapat penyimpangan serius. Kondisi ini mengindikasikan masalah klasik di industri perbankan: komite audit dibentuk untuk memenuhi ketentuan, bukan untuk menjalankan fungsi profesional berbasis kompetensi dan independensi.

Di sisi lain, komite hukum atau fungsi hukum di bawah komisaris juga gagal berperan sebagai early warning system. Masalah perbankan hampir selalu beririsan dengan aspek hukum dan kepatuhan—mulai dari instrumen keuangan, transaksi pihak terkait, hingga pelanggaran prinsip kehati-hatian. Dalam kasus Bank Century, dimensi hukum baru mengemuka setelah krisis pecah dan negara turun tangan. Artinya, fungsi pengawasan hukum datang terlambat.

Masalah Struktural, Bukan Insidental

Regulator telah lama menekankan pentingnya tata kelola. Otoritas Jasa Keuangan melalui berbagai peraturan menempatkan komisaris dan komite audit sebagai pilar pengawasan. Namun aturan tidak akan efektif jika pengisian jabatan pengawas tidak berbasis kompetensi dan keberanian profesional.

Kajian akademik juga menunjukkan bahwa keahlian komite audit berkorelasi langsung dengan kualitas pelaporan keuangan. Dengan kata lain, lemahnya pengawasan bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari desain pengawasan yang mengabaikan kualitas sumber daya manusia.

Rekomendasi Kebijakan

Kesimpulan

Kasus Bank Century menunjukkan bahwa kegagalan bank umum bukanlah kecelakaan mendadak, melainkan akumulasi kelalaian pengawasan. Selama peran komisaris, komite audit, dan komite hukum masih dipahami sebagai formalitas struktural, krisis perbankan akan terus berulang. Reformasi pengawasan bukan pilihan moral, melainkan keharusan sistemik untuk melindungi stabilitas industri dan kepercayaan publik.