Media inspirasi melawan lupa
(Kelanjutan dari artikel "RKUHAP 2026: Reformasi Hukum atau Ancaman Baru bagi Keadilan?")
Frits R Dimu Heo, SH.MSi
20 Desember 2025
Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025
Tulisan ini merupakan kelanjutan langsung dari artikel sebelumnya berjudul "RKUHAP 2026: Reformasi Hukum atau Ancaman Baru bagi Keadilan?" yang dimuat di Perspektiffrits.com pada 27 Oktober 2025. Jika tulisan sebelumnya mengulas risiko normatif dan filosofis dalam RKUHAP, maka artikel ini bergerak satu langkah ke depan: fase pasca-pengesahan.
Pada 17 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto mengesahkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang akan mulai berlaku 2 Januari 2026. Namun, hingga saat ini KUHAP baru masih menunggu peraturan pelaksana dan petunjuk teknis, kondisi yang menimbulkan pertanyaan serius: apakah reformasi hukum pidana benar-benar siap dijalankan, atau justru memasuki fase rawan ketidakpastian hukum?
Pengesahan KUHAP baru secara formal memang menandai kemajuan. Akan tetapi, hukum acara adalah hukum operasional, bukan sekadar deklaratif. Tanpa PP dan juknis, aparat penegak hukum berpotensi kembali menggunakan praktik lama dengan legitimasi undang-undang baru.
Masalah ini menjadi krusial karena KUHAP baru dirancang sebagai pasangan wajib KUHP Nasional yang juga mulai berlaku 2 Januari 2026. KUHP membawa paradigma baru: pemidanaan alternatif, pengakuan pidana korporasi, pemaafan hakim, hingga semangat restoratif. Semua itu tidak akan bermakna tanpa mekanisme acara yang jelas dan terkendali.
KUHP baru adalah hukum materiil (apa yang dilarang dan dipidana), sedangkan KUHAP adalah cara negara menegakkan larangan itu. Jika KUHAP lemah, maka KUHP yang progresif berisiko diterapkan secara represif.
Kritik yang telah diuraikan dalam tulisan sebelumnya tetap relevan, bahkan semakin nyata pasca-pengesahan:
Dalam perspektif perbandingan hukum, banyak negara telah memperkuat peran hakim sejak tahap awal proses pidana. Di Prancis, Jerman, hingga beberapa yurisdiksi common law, penangkapan dan penahanan mensyaratkan otorisasi atau review cepat oleh hakim independen. Indonesia masih tertinggal dalam hal ini.
Prof. Indriyanto Seno Adji sejak awal mengingatkan bahwa tanpa hakim pemeriksa pendahuluan yang kuat, perluasan kewenangan penyidik adalah "pintu rawan penyalahgunaan".
Sementara Dr. Zainal Arifin Mochtar menegaskan bahwa KUHAP masih menempatkan tersangka sebagai objek, bukan subjek hak. Pandangan ini sejalan dengan kritik akademik perbandingan hukum pidana modern.
Sebagai kelanjutan konkret dari kritik normatif sebelumnya, beberapa langkah mendesak perlu dilakukan:
Sebelum 2 Januari 2026 atau menetapkan masa transisi resmi.
Mendekati standar internasional.
Bukan sekadar normatif.
Yang ketat dan transparan.
Bukan diskresi aparat.
Jika tulisan sebelumnya mempertanyakan arah reformasi RKUHAP, maka tulisan ini menguji kesiapannya. KUHAP baru telah disahkan, tetapi reformasi hukum pidana belum selesai. Tanpa perangkat pelaksana yang matang dan perubahan paradigma penegakan hukum, KUHAP berisiko menjadi reformasi prosedural tanpa keadilan substantif.
Reformasi hukum sejati bukan hanya soal undang-undang baru, tetapi keberanian membatasi kekuasaan demi melindungi warga negara.
Pengesahan RKUHAP oleh DPR akan berlaku sejak Januari 2026 seharusnya menjadi momentum besar pembaruan hukum pidana...
Selama bertahun-tahun, hukum pidana di Indonesia kerap dipahami sebagai instrumen yang hanya menjerat manusia...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!