Pendahuluan

Perdebatan publik mengenai KUHP dan KUHAP baru selama ini terlalu sibuk membicarakan soal moral dan simbol, seolah problem utama hukum pidana Indonesia terletak pada seks pranikah atau penghinaan presiden. Padahal, jika ditelaah secara lebih jujur dan sistemik, dua isu tersebut bukanlah akar persoalan. Masalah paling krusial dari KUHP dan KUHAP baru justru tersembunyi di tempat yang jarang disentuh: kekuasaan aparat penegak hukum yang terlalu besar dan minim pengawasan nyata.

Sebagaimana telah saya tekankan dalam dua tulisan sebelumnya, reformasi hukum pidana tidak diukur dari seberapa baru undang-undangnya, melainkan dari seberapa kuat hukum itu membatasi negara agar tidak sewenang-wenang terhadap warganya.

Permasalahan

KUHP dan KUHAP baru menghadapi persoalan mendasar yang sama dengan rezim hukum sebelumnya: dominasi aparat dalam seluruh rantai proses pidana. Kewenangan besar tersebut membuka ruang luas bagi:

• Penyalahgunaan hukum untuk melindungi kepentingan pribadi aparat,
• Praktik perlindungan korps yang menutup akuntabilitas,
• Impunitas terhadap keluarga dan lingkaran dekat aparat,
• Sulitnya koreksi terhadap salah tangkap, salah tahan, dan salah proses.

Analisa

1. KUHP yang Lentur, Aparat yang Terlalu Kuat

KUHP baru memperluas sejumlah delik yang unsur-unsurnya bersifat elastis dan sangat bergantung pada penilaian subjektif aparat. Dalam sistem yang aparaturnya belum sepenuhnya akuntabel, kelenturan norma ini bukan keunggulan, melainkan celah.

Diskresi yang terlalu luas memberi aparat kemampuan menentukan siapa yang diproses dan siapa yang "diselamatkan secara internal". Di titik ini, hukum tidak lagi bekerja atas dasar keadilan, melainkan relasi kuasa.

2. KUHAP Baru dan Ilusi Kontrol Yudisial

KUHAP baru memperkenalkan hakim pemeriksa pendahuluan sebagai koreksi atas dominasi penyidik. Namun, kewenangan mekanisme ini masih terbatas dan belum menyentuh jantung persoalan: ketimpangan relasi antara aparat dan warga.

Tanpa akses cepat, murah, dan efektif ke hakim independen, kontrol yudisial hanya menjadi hiasan prosedural. Aparat tetap menjadi aktor paling menentukan sejak awal perkara hingga akhir.

3. Perlindungan Korps dan Konflik Kepentingan yang Dibiarkan

Salah satu kelemahan paling serius dari KUHAP baru adalah absennya pengaturan tegas mengenai konflik kepentingan aparat. Ketika aparat atau keluarganya terlibat perkara pidana, sistem tidak menyediakan mekanisme wajib untuk menarik diri secara otomatis dan transparan.

4. Warga Tetap Menjadi Objek, Bukan Subjek Keadilan

Dalam konfigurasi hukum pidana seperti ini, warga negara—terutama mereka yang miskin dan minim akses bantuan hukum—tetap berada di posisi paling lemah. Hak-hak tersangka yang dijamin undang-undang mudah dinegosiasikan di lapangan karena tidak disertai sanksi tegas bagi aparat yang melanggarnya.

Reformasi hukum pidana akhirnya hanya mengganti teks, bukan praktik.

Rekomendasi

Kesimpulan

Jika hukum pidana masih memberi kekuasaan terlalu besar kepada aparat tanpa kontrol yang sepadan, maka KUHP dan KUHAP baru tidak lebih dari reformasi semu. Hukum yang baik bukan hukum yang keras, tetapi hukum yang mampu membatasi dirinya sendiri.