Pendahuluan: Mengakhiri Ilusi Netralitas

Tulisan ini merupakan kelanjutan langsung dari artikel sebelumnya berjudul "Sumitronomic vs Sri Mulyani: Mana yang Lebih Baik untuk Masa Depan Indonesia?" yang membedah pertarungan dua mazhab besar dalam kebijakan ekonomi Indonesia: keberanian pembangunan struktural versus disiplin fiskal dan stabilitas makro. Manifesto ini ditulis sebagai tahap lanjutan dan penegasan sikap, bukan sekadar analisis perbandingan. Ia berangkat dari satu tesis tegas: tidak ada kebijakan ekonomi yang netral, dan stabilitas yang dilepaskan dari agenda transformasi hanyalah bentuk penundaan sejarah.

Dalam arah kebijakan ekonomi 2026, sebagaimana ditegaskan Purbaya Yudhi Sadewa, stabilitas sistem keuangan ditempatkan sebagai pusat gravitasi kebijakan. Manifesto ini mempertanyakan secara terbuka: apakah stabilitas masih diperlakukan sebagai alat, atau telah menjelma menjadi tujuan ideologis yang tak boleh diganggu gugat?

Masalah: Jebakan Ekonomi yang Dinormalisasi

Ekonomi Indonesia tidak sedang runtuh, tetapi juga tidak sedang bergerak. Ketergantungan pada komoditas mentah, industri manufaktur yang dangkal, lemahnya riset dan teknologi, serta struktur pasar tenaga kerja berupah rendah telah dinormalisasi oleh indikator makro yang tampak "sehat". Disiplin fiskal dijadikan pembenaran untuk menunda keberanian, seolah sejarah membuktikan bahwa lompatan ekonomi pernah lahir dari kehati-hatian ekstrem—padahal tidak pernah.

Prinsip Dasar Manifesto

Manifesto ini menolak ekonomi yang hanya bertugas menghindari krisis. Ekonomi harus bertugas mengubah struktur produksi dan relasi kekuasaan ekonomi. Prinsipnya jelas:

Agenda Kebijakan Alternatif

Pertama, kebijakan fiskal harus dibebaskan dari dogma defisit rendah sebagai simbol kebajikan moral. Defisit bukan dosa jika diarahkan pada industrialisasi strategis, teknologi, dan riset.

Kedua, kebijakan industri harus eksplisit, selektif, dan berani. Hilirisasi tidak boleh berhenti pada larangan ekspor, tetapi harus disertai proteksi terukur dan transfer teknologi.

Ketiga, sistem keuangan harus dipaksa melayani produksi. Likuiditas yang aman tetapi tidak produktif adalah pemborosan nasional.

Keempat, keberanian kebijakan harus diakui sebagai keputusan politik, bukan disamarkan dalam bahasa teknokratis. Seperti diingatkan Joseph Stiglitz, kepatuhan berlebihan pada ortodoksi global justru mengunci negara berkembang dalam ketertinggalan struktural.

Kesimpulan: Memilih Masa Depan

Manifesto ini adalah penutup dari rangkaian perdebatan Sumitronomic versus stabilitas teknokratis. Ia tidak menolak stabilitas, tetapi menolak menjadikannya berhala. Indonesia harus memilih: menjadi negara yang nyaman secara makro namun rapuh secara struktur, atau negara yang berani mengambil risiko terukur demi kedaulatan ekonomi jangka panjang.