Latar Belakang

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa pergantian kekuasaan besar tidak pernah sepenuhnya steril dari kepentingan global. Kejatuhan Soekarno pasca peristiwa 1965 dan naiknya Soeharto, serta lengsernya Soeharto pada 1998, tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik internasional dan kepentingan Amerika Serikat.

Dalam Perang Dingin, Indonesia dipandang sebagai wilayah strategis. Ketika Soekarno keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, mendekat ke blok sosialis, dan menggagas politik konfrontatif seperti Ganyang Malaysia, Indonesia dipersepsikan AS sebagai negara yang sulit dikendalikan. Pada titik inilah dukungan AS terhadap jaringan elit sipil–militer anti-komunis, termasuk figur seperti Adam Malik, menjadi bagian dari proses transisi kekuasaan pasca-1965.

Reformasi 1998 memang dipicu krisis ekonomi dan tekanan rakyat, namun arah transisinya tetap berada dalam koridor yang diterima Barat: demokratis secara prosedural, tetapi tetap ramah terhadap kapital global. Ini menunjukkan kesinambungan pengaruh eksternal dalam perubahan rezim Indonesia.

Analisa

Pola intervensi AS tidak pernah benar-benar berubah, hanya berganti wajah. Jika dahulu berbentuk dukungan militer dan operasi intelijen terbuka, kini intervensi lebih halus: sanksi ekonomi, dukungan terhadap oposisi, perang informasi, tekanan diplomatik, serta penggunaan narasi demokrasi dan HAM.

Kasus Venezuela memperlihatkan bagaimana AS secara terbuka mendukung oposisi untuk menjatuhkan rezim yang dianggap bermasalah. Iran terus ditekan melalui sanksi dan delegitimasi internasional, terutama ketika legitimasi internal melemah. Polanya konsisten: negara yang dianggap lemah, terisolasi, atau tidak sejalan akan ditekan hingga runtuh dari dalam.

Di era Donald Trump, pendekatan ini tampil lebih vulgar. Pernyataannya tentang keinginan "mengambil" Greenland—meski tidak berujung invasi—menunjukkan mentalitas imperialis yang masih hidup. Reaksi keras Denmark menegaskan bahwa dunia mulai melawan, namun prinsip dasarnya tetap sama: AS melihat dirinya sebagai polisi dunia yang berhak menentukan siapa yang boleh berkuasa.

Rekomendasi

1. Pertama, Indonesia harus menghentikan politik adu domba antar elite dan partai. Kritik harus konstitusional, bukan delegitimasi permanen.
2. Kedua, Pemerintah dan oposisi perlu menyepakati garis merah kepentingan nasional.
3. Ketiga, Kemandirian ekonomi dan teknologi harus menjadi prioritas untuk mengurangi tekanan eksternal.
4. Keempat, Literasi sejarah dan geopolitik perlu diperkuat agar bangsa tidak salah membaca musuh.

Kesimpulan

Sejarah 1965 dan 1998 membuktikan bahwa intervensi asing jarang bertujuan membebaskan bangsa, melainkan menata ulang kekuasaan sesuai kepentingan global. Pola lama ini belum usang. Selama AS masih memosisikan diri sebagai polisi dunia, dan selama Indonesia terpecah dari dalam, intervensi akan selalu mungkin terjadi.

Pelajaran utamanya jelas: Indonesia tidak sedang berperang dengan dirinya sendiri, melainkan menghadapi tekanan eksternal yang memanfaatkan konflik internal. Bangsa yang bersatu sulit diintervensi. Bangsa yang lupa sejarah akan mengulangnya.