Masalah

Keputusan Purbaya Yudhi Sadewa menyalurkan dana likuiditas hingga Rp 200 triliun ke bank-bank Himbara sejatinya bertujuan mulia: menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong penyaluran kredit, khususnya ke sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan ironi. Dana besar tersebut tidak mengalir ke sektor produktif, melainkan kembali "diparkir" di Bank Indonesia untuk menikmati bunga rendah risiko. Akibatnya, fungsi intermediasi perbankan mandek, sementara masyarakat kecil semakin terjepit.

Pembahasan

Perbankan berdalih kehati-hatian (prudential banking). Namun kehati-hatian yang berlebihan berubah menjadi kemalasan struktural dalam menjalankan fungsi utama bank: menyalurkan kredit. Bank memilih jalur aman—menempatkan dana di BI—ketimbang mengambil risiko terukur untuk mendanai UMKM. Padahal, dana yang disalurkan Purbaya adalah dana publik, bukan modal spekulatif.

Ketika realisasi ini terbaca jelas, reaksi Purbaya menarik kembali Rp 75 triliun patut dipahami sebagai bentuk peringatan keras. Namun langkah ini juga mengonfirmasi satu hal: ada kegagalan tata kelola dan keberanian di jajaran pimpinan bank Himbara.

Analisa

Ekonom Bennix menilai fenomena ini sebagai bukti bahwa bank BUMN kini lebih bermental "penjaga kas" daripada agen pembangunan. Menurutnya, bank terlalu fokus pada rasio aman, laba instan, dan kenyamanan neraca, sambil mengorbankan dampak ekonomi jangka panjang.

Penempatan dana di BI memang sah secara regulasi, tetapi cacat secara moral ekonomi. Di saat UMKM kesulitan modal, bunga tinggi, dan akses kredit dipersulit, bank justru memperoleh keuntungan tanpa kerja keras. Ini bukan sekadar soal kebijakan teknis, melainkan pengkhianatan terhadap mandat sosial perbankan negara.

Lebih parah lagi, kondisi ini memperlebar jurang ketimpangan. Uang berputar di lingkar elite finansial, sementara masyarakat dipaksa bertahan dengan daya beli menurun dan peluang usaha menyempit.

Rekomendasi

Pertama, dana likuiditas negara harus bersyarat ketat, bukan sekadar disalurkan lalu dilepas. Target kredit UMKM wajib disertai sanksi tegas bagi bank yang melanggar.

Kedua, evaluasi dan rotasi pimpinan bank Himbara yang terbukti lebih mementingkan kenyamanan dibanding fungsi pembangunan.

Ketiga, pemerintah perlu mendorong skema penjaminan risiko kredit UMKM agar alasan "takut macet" tidak lagi jadi dalih.

Kesimpulan

Penempatan dana Rp 200 triliun yang berujung mengendap di BI adalah potret nyata kegagalan moral perbankan nasional. Penarikan Rp 75 triliun oleh Purbaya adalah sinyal perlawanan, tetapi belum cukup. Jika bank terus memilih aman dan rakyat terus dibiarkan berjuang sendiri, maka jangan heran bila kemiskinan struktural makin mengeras—dengan bank negara berdiri nyaman di balik tembok prudensial palsu.