Pengesahan RKUHAP oleh DPR akan berlaku sejak Januari 2026 seharusnya menjadi momentum besar pembaruan hukum pidana. Namun, rancangan yang digadang-gadang sebagai modernisasi hukum acara ini justru mengandung sejumlah kelemahan serius. Alih-alih memperkuat perlindungan HAM, RKUHAP 2026 berpotensi memperlebar ketimpangan kuasa antara aparat dan warga negara.

Ekspansi Kewenangan Penyidik yang Bermasalah

Salah satu persoalan utama adalah ekspansi kewenangan penyidik dalam penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Standar "keterangan awal yang cukup" tidak dijelaskan secara tegas, membuka ruang subjektivitas tanpa kontrol yudisial memadai. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Indriyanto Seno Adji, bahkan menyebut sejumlah ketentuan RKUHAP sebagai "pintu rawan penyalahgunaan upaya paksa jika tidak diimbangi mekanisme hakim pemeriksa pendahuluan yang kuat."

Paradigma Penahanan yang Tidak Berubah

Selain itu, paradigma penahanan sebagai instrumen utama tidak mengalami perubahan signifikan. Alih-alih memperketat syarat penahanan, RKUHAP mempertahankan formulasi lama yang memungkinkan penahanan pada perkara dengan ancaman pidana relatif rendah. Ini bertolak belakang dengan prinsip ultimum remedium dan memperparah masalah overcrowding di lapas.

Lemahnya Perlindungan Hak Tersangka

Dari sisi hak tersangka, kritik pun mengemuka. Akses terhadap penasihat hukum sejak awal penangkapan belum dijamin secara eksplisit. Hak untuk tidak memberikan keterangan tanpa tekanan (right to remain silent) masih lemah. Dalam konteks praktik peradilan yang kerap bergantung pada BAP, kelemahan ini sangat signifikan.

Pakar hukum acara Universitas Gadjah Mada, Dr. Zainal Arifin Mochtar, menilai bahwa "RKUHAP masih menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan, bukan subjek yang hak-haknya dijamin secara penuh."

Regulasi Bukti Digital yang Lemah

Kemajuan teknologi juga tidak diimbangi regulasi bukti digital yang kuat. Penyadapan belum diatur dengan standar pengawasan independen, sementara prosedur chain of custody tidak dijabarkan rinci. Padahal integritas bukti digital sangat rentan manipulasi, terutama dalam kasus politik dan korupsi.

Restorative Justice Belum Strategis

Pendekatan restorative justice yang semestinya menjadi roh sistem peradilan pidana modern juga belum mendapatkan porsi strategis. Ketentuan yang ada masih bergantung pada diskresi aparat, tanpa pedoman nasional yang seragam.

Kesimpulan

RKUHAP 2026 adalah kemajuan, tetapi bukan lompatan. Ia menyelesaikan sebagian masalah, namun meninggalkan celah baru yang justru rawan melemahkan perlindungan warga negara. Tanpa koreksi dalam peraturan pelaksana dan evaluasi berkala, RKUHAP dapat berubah menjadi reformasi setengah hati yang gagal menjawab tantangan zaman.