Kenaikan harga BBM selalu berimbas langsung pada kehidupan rakyat. Sejak 3 Oktober 2025, harga Dexlite dan Pertamina Dex melonjak, sementara Pertalite masih bertahan di Rp10.000 per liter. Efek dominonya segera terasa: ongkos transportasi naik, biaya logistik terdorong, dan harga kebutuhan pokok ikut merangkak. LPEM UI menegaskan bahwa penyesuaian harga energi akan memicu inflasi bulanan, terutama di sektor transportasi dan pangan. Bank Indonesia memang tetap menargetkan inflasi 2025 pada level 2,5 persen ±1, tetapi masyarakat di pasar merasakan kenyataan berbeda: gaji stagnan, harga terus naik.

Ekonom Bhima Yudhistira dari CELIOS memperingatkan, daya beli masyarakat kelas menengah bawah semakin terhimpit. UMKM yang bergantung pada angkutan darat pun terkena imbas. Dengan kata lain, kenaikan BBM berarti beban hidup yang lebih berat bagi rakyat kecil, sementara industri besar lebih mampu bertahan.

Dampak Politik

Secara politik, BBM adalah harga paling sensitif. Setiap kenaikan selalu menimbulkan gelombang keresahan publik. Pemerintah beralasan, subsidi yang terlalu besar membebani APBN, apalagi di tengah melemahnya rupiah. Namun rakyat bertanya: mengapa beban selalu ditanggung masyarakat kecil? Pengamat politik menilai, tanpa komunikasi yang jelas dan bantuan sosial yang cepat, kepercayaan terhadap pemerintah bisa tergerus. BBM bukan sekadar harga, tetapi simbol hadir atau tidaknya negara di sisi rakyat.

Dampak Hukum

Dari sisi hukum, kenaikan harga ini sah. Dasarnya adalah Kepmen ESDM Nomor 62/2020 yang diperbarui Kepmen 245/2022, yang mengatur formula harga BBM mengikuti harga minyak dunia, kurs dolar, dan biaya distribusi. Namun, sah secara hukum tidak cukup. Ahli hukum menegaskan perlunya pengawasan. KPPU harus mengawasi potensi praktik kartel, sementara aparat perlindungan konsumen wajib memastikan tidak ada penimbunan atau kelangkaan buatan yang merugikan masyarakat.

Efek Global: Shutdown AS

Kenaikan BBM kali ini juga dipengaruhi faktor global. Shutdown pemerintahan Amerika Serikat membuat pasar minyak dunia tidak stabil. Nilai dolar AS bergejolak, investor cemas, dan produsen minyak dunia seperti OPEC+ cenderung menahan pasokan agar harga tetap tinggi. Indonesia yang masih mengimpor minyak tak punya pilihan selain ikut menanggung beban. Akibatnya, rakyat di pelosok Nusantara pun harus membayar lebih mahal akibat krisis politik di Washington.

Rekomendasi

Pemerintah tidak boleh hanya menyatakan kenaikan BBM "tak terhindarkan." Negara harus segera menyalurkan bantuan langsung untuk transportasi dan pangan agar rakyat kecil tidak semakin terpuruk. Tarif angkutan umum sebaiknya dikendalikan sementara, dan pasokan BBM di SPBU harus dijaga aman. Transparansi formula harga wajib dilakukan agar rakyat tahu alasan di balik setiap kenaikan. Lebih jauh lagi, Indonesia harus mempercepat transisi energi dan memperkuat produksi minyak dalam negeri agar tidak terus bergantung pada gejolak global.